Hak Napi & Semangat Antikorupsi

31 07 2013

Image

Published @Koran Sindo

Selasa, 30 Juli 2013

Oleh: Zamrony

Mantan Asisten Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Akun twitter @cakrooney

Alhamdulillah, Profesor Romli Atmasasmita berkenan menanggapi tulisan saya dengan mengusung judul “Hak napi bukan HAM, tapi napi bukan binatang?” (25/7). Pilihan judul yang cenderung provokatif itu justru menjadi suplemen semangat untuk membantah argumen Profesor. Seperti juga sebelumnya, tulisan ini murni pendapat saya pribadi. Bahkan tak satu titik koma pun ada titipan dari pimpinan Satgas.

Profesor mengawali tulisan dengan mengklaim perannya ketika menyusun berbagai RUU anti korupsi, sembari mengatakan tak satu kali pun bertemu muka dengan saya dalam forum. Profesor adalah salah satu kampiun hukum pidana paling ternama di negeri ini. Saya tak ragu, utamanya setelah menyimak sendiri kejeniusan Profesor dalam satu sesi diskusi kecil terkait RUU Perampasan Aset di debating room Fakultas Hukum UGM.

Mungkin saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah anak muda “kemarin sore”. Tetapi jangan lupa, kebenaran bukan hanya monopoli guru besar. Melainkan juga bisa hadir dari siapa saja, termasuk kontribusi anak muda yang acapkali masih orisinil. Menurut plesetan Profesor Mahfud MD, makna orisinil artinya yang berpendapat bukan sesuai pendapatan, dan berlogika bukan sesuai logistik.

***

Argumen hukum saya dalam tulisan pertama tak akan diulangi, tetapi penambahan argumen dalam tulisan ini merupakan satu kesatuan dengan tulisan sebelumnya. Argumen tambahan pertama saya, Profesor keliru ketika menggunakan frasa pembatasan. Sebab yang terjadi bukan pembatasan, tetapi pengetatan melalui penambahan syarat-syarat. Jadi, siapapun dan berapapun napi-nya, sepanjang memenuhi syarat dan tata cara tetap berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, tanpa ada pembatasan.

Contoh sederhana, kriteria kelulusan siswa pada pelajaran matematika minimal harus memiliki nilai 6. Sebelum ujian, guru sudah menentukan jumlah murid yang lulus pelajaran matematika sebanyak 30 orang, tidak lebih. Ternyata dari 50 siswa yang mengikuti ujian, jumlah nilai yang melebihi 6 sebanyak 40 orang. Itu artinya, akan ada 10 orang yang harus digugurkan karena adanya pembatasan yang melanggar hak siswa untuk lulus.

Berbeda dengan pembatasan, pengetatan dilakukan melalui pemberatan syarat. Kriteria kelulusan siswa yang awalnya harus memiliki nilai minimal 6 lantas dinaikkan menjadi 7. Maka siapapun dan berapapun siswa yang mendapatkan nilai minimal 7 harus diluluskan, tanpa pembatasan. Jadi pendekatannya lebih kepada syarat dan logika inilah yang juga diterapkan pada PP 99/2012 dengan menambahkan syarat pembayaran denda, uang pengganti dan bersedia membongkar kejahatan.

Kedua, Profesor kembali keliru memaknai hak napi mendapatkan remisi menurut PP 99/2012 dalam konstruksi HAM. Sebab PP 99/2012 hanya mengatur penambahan syarat hak napi mendapat remisi dan pembebasan bersyarat (pembinaan) bagi napi kejahatan tertentu. Saya tak mengatakan napi tidak berhak atas HAM sehingga disebut Profesor sebagai binatang, meskipun dengan kalimat interogatif.

Read the rest of this entry »