ICM Buka Posko Pengaduan Mafia Peradilan

10 07 2008

Jika ada hakim yang tidak melaporkan hartanya, Indonesia Court Monitoring akan melaporkan yang bersangkutan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Maksudnya, agar hakim segera melaporkan hartanya.

Dalam Diskusi Kampung tentang Mafia Peradilan di Selorejo, Ngargoretno, Salaman, Magelang, kemarin, Zamroni dari ICM Yogyakarta mengemukakan, pihaknya membuka posko pengaduan terkait praktik mafia peradilan.
“Korupsi itu bukan hanya monopoli sarjana hukum. Namun tindak pidana yang efeknya luar biasa. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan. Saya yakin, setahun aspalnya sudah rusak,” ujar dia dalam diskusi yang diselenggarakan Serikat Tani Merdeka.

Terkait praktik mafia peradilan, ICM membuka dua pusat pengaduan di Jateng. Pengaduan wilayah Jateng utara, di LBH Semarang Jalan Parangkembang 14 Tlogosari Semarang. Untuk Jateng selatan dan DIY, di Sekretariat Serikat Tani Merdeka, Jalan Bantul Km 1 Dukuh MJ.1/1679 A (0274) 384451 begin_of_the_skype_highlighting (0274) 384451 end_of_the_skype_highlighting Yogyakarta.

M Sobari, Direktur Partnership mengingatkan, keadilan tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan berbagai elemen pelaksana hukum. Akan tetapi, itu hak semua warga Indonesia yang dijamin oleh Negara.

Read the rest of this entry »